MEDIA MENJADI LATAH MENYIKAPI KASUS MONAS

Beberapa bulan sebelum tragedi monas, penulis masih sempat membaca dan menyimak media-media di Indonesia mengangkat isu-isu penistaan agama oleh Ahmadiyah. Menurut hemat saya ketika itu (maaf kalau salah), isu yang diangkat oleh media adalah, Ahmadiyah sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, yang mengakibatkan beberapa tempat ibadah Ahmadiyah hancur diserbu masyarakat.

Pemberitaan ketika itu menganggap kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sesuatu hal yang wajar. Bahkan aparat hukum pun sering membiarkan kekerasan itu terjadi, sehingga pada saat itu Ahmadiyah merasa tersudutkan, dengan segala pemberitaan, perlakuan dan penganiayaan.

Pada saat itu saya merasa beberapa media besar tidak berimbang dalam menginformasikan suatu kejadian, bahkan terkesan lebih banyak memfaktakan sebuah opini. Saya berfikir mungkin itulah ideologi media mereka, keberpihakan dalam sebuah media bagi saya sesuatu hal yang wajar, bagaimanapun media butuh hidup.

Beberapa bulan setelah itu, peristiwa monas pun meletus. Kasus di monas cukup menggemparkan sebagian masyarakat di Indonesia, dan menjadi headline di semua media massa. Perseteruan AKKBB yang pro Ahmadiyah dengan LPI, berujung bentrok yang di penuhi aksi kekerasan. Kejadian ini pun membuat orang-orang di Istana tampak gerah. Presiden SBY pun turun tangan dan meminta aparat kepolisian untuk menindak pelaku kekerasan.

Aksi-aksi massa di beberapa daerah terjadi, menuntut agar pemerintah membubarkan LPI dan FPI. Aksi yang di kompori oleh masyarakat Nahdiyin pecinta Gusdur, bisa dianggap juga anarkis, walaupun tidak menimbulkan korban jiwa. Beberapa kantor FPI dirusak, dan pengurus FPI daerah di tekan agar membubarkan organisasinya. Saya berfikir ketika itu, andaikan tidak ada korban dari ulama NU dan Habieb Rizieq tidak menghina Gusdur, mungkin akan lain ceritanya.

Menyikapi kasus tersebut, media massa pun menjadi emosional. Bahkan terlihat seperti mendukung salah satu pihak. Beberapa media massa pun mengangkat headline “FPI dibubarkan?” Bahkan ada beberapa media yang salah dalam memberikan caption foto ketika Munarman sang komandan LPI mencekik salah seorang peserta aksi. Sungguh suatu kesalahan yang tidak bisa ditolelir di kode etik jurnalistik, ketika suatu berita tidak di konfirmasi terlebih dahulu.

Terlepas dari kesalahan tersebut, kini sang pencekik merasa menjadi korban media massa bahkan sampai menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak kepolisian. Kini masyarakat menjadi tidak jelas, siapa sebenarnya yang salah, AKKBB ataukah FPI?. Karena proses hukum belum berjalan, media massa sudah menyudutkan salah satu pihak.

Puaskah pengelola media?klo saya pikir mereka puas. Rating acara berita menjadi naik (asumsi penulis, tanpa di dukung data) setelah kejadian monas. Kalau secara teori bisnis media, ketika rating naik, penghasilan pun bertambah. Media mana sih yang tidak mau mengeruk keuntungan dari peristiwa ini?

Tapi sangat penulis sayangkan, keberpihakan media di Indonesia bukan atas dasar ideologi media tersebut, lebih kepada bisnis semata. Kalaulah rujukan media-media di Indonesia adalah media di Amerika, setau penulis, media macam New York Times, CNN maupun BBC mempunyai idealisme yang tinggi. Tak peduli kelompok siapa yang mereka dukung, tapi mereka konsisten dengan kepentingannya.